Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut, namun penegakan hukum masih seringkali terkendala oleh berbagai hal.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar mereka dapat memahami bahwa melindungi sumber daya laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dapat memperkuat penegakan hukum perikanan. “Kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan tatanan perikanan yang berkelanjutan,” katanya.
Namun, tidak hanya kerjasama antar pihak yang penting, tetapi juga penegakan hukum yang tegas dan adil. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Susan Herawati, penegakan hukum perikanan harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku illegal fishing. “Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku illegal fishing akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan,” ujarnya.
Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kerjasama antar pihak, serta melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga, keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga untuk generasi yang akan datang.