Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi isu yang semakin mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia, mulai dari illegal fishing hingga penyelundupan barang ilegal.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut merupakan hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Beliau mengatakan, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut guna melindungi sumber daya alam Indonesia.”
Namun, meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, masih banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kekurangan kapal patroli dan fasilitas lainnya membuat penegakan hukum di laut menjadi terhambat. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia.”
Selain itu, koordinasi antara instansi terkait juga menjadi kunci dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute (IOI), Syamsul Maarif, “Kami terus mendorong kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI AL dalam upaya penegakan hukum di laut. Sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran batas laut di Indonesia.”
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia dapat semakin efektif. Hanya dengan upaya bersama, sumber daya alam Indonesia dapat terjaga dengan baik dan keamanan di laut dapat terjamin. Semua pihak perlu berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia.