Peran peraturan hukum laut dalam mempertahankan kedaulatan negara adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan wilayah laut menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Menurut Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting dalam menegakkan kedaulatan negara di bidang maritim. Beliau menyatakan bahwa “Hukum laut merupakan instrumen yang efektif untuk melindungi kepentingan negara di laut.”
Salah satu peraturan hukum laut yang sangat penting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1982. UNCLOS memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut serta menentukan batas-batas wilayah maritim suatu negara.
Pakar hukum laut, Prof. Dr. Hasjim Djalal, juga menekankan pentingnya peran peraturan hukum laut dalam mempertahankan kedaulatan negara. Beliau menyatakan bahwa “Dengan mengikuti UNCLOS, Indonesia dapat menegakkan kedaulatannya di laut dengan lebih kuat dan terukur.”
Namun, tantangan dalam penerapan peraturan hukum laut juga tidak bisa dianggap remeh. Banyak negara yang terlibat dalam sengketa wilayah maritim yang kompleks, seperti di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas hukum lautnya untuk dapat bersaing dalam menegakkan kedaulatannya di laut.
Dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara di laut, peran peraturan hukum laut tidak bisa diabaikan. Dengan mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ada, Indonesia dapat melindungi wilayah perairannya serta memastikan pemanfaatan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Sebagai negara maritim, Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas hukum lautnya agar dapat bersaing dalam ranah internasional dan melindungi kedaulatannya di laut.