Peran pemerintah sangat penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia. Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, transportasi laut menjadi salah satu sarana utama yang digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap perjalanan laut berlangsung aman dan lancar.
Menurut Direktur Keselamatan Maritim Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko, “Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Hal ini tidak hanya mencakup pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi, tetapi juga regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa standar keselamatan terpenuhi.”
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan mengimplementasikan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Kode ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim di seluruh dunia dengan mengatur standar pengamanan kapal dan pelabuhan. Dengan adanya ISPS Code, diharapkan insiden kejahatan di laut dapat diminimalisir.
Namun, tidak hanya regulasi yang penting, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat juga diperlukan. Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suhartono, “Keselamatan pelayaran bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan maritim yang aman dan terkendali.”
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Inspeksi rutin terhadap kapal, pelatihan awak kapal dalam penanganan darurat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran harus dilakukan secara konsisten.
Dengan peran pemerintah yang proaktif dan kolaboratif, diharapkan keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat menggunakan transportasi laut sebagai sarana perjalanan mereka.