Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Karena Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, tindak pidana di laut seperti illegal fishing, smuggling, dan pencucian uang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan keberlanjutan ekosistem laut.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif antara lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.” Hal ini juga didukung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menanggulangi tindak pidana di laut.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Indonesia adalah peningkatan patroli laut dan pengawasan wilayah perairan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing dan smuggling di perairan Indonesia. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menindak para pelaku tindak pidana laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Pemberantasan tindak pidana laut memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Karena tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik.”
Dalam rangka meningkatkan efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Indonesia, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat keamanan dan lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan demikian, kita semua dapat bersama-sama melindungi perairan Indonesia dari tindak pidana laut yang merusak.